09/05/2020
Properti di Ibukota Terancam Kredit Macet, Ini Stimulus Pemda DKI Jakarta
BERITA PROPERTI – Ancaman kredit macet sektor properti sudah di depan mata. Sektor industri realestat di DKI Jakarta terkena dampak buruk wabah virus corona (Covid-19). Para developer minta stimulus berupa penundaan utang pokok sampai akhir 2020 dan pengurangan bunga kredit.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menyebut, industri realestat sejatinya sudah mengalami perlambatan sejak 2017. Saat ini akibat pandemi covid-19, kondisinya semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi. “Tingkat penjualan drop, sementara biaya yang harus dikeluarkan tetap,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dia menyebut, saat ini terjadi penurunan secara signifikan omset dan volume penjualan atau serapan pasar atas produk properti yang dijual. Hal itu jelas akan berdampak pada menurunnya kemampuan membayar pengembang terhadap bank atas kewajiban utang. Ia menegaskan, hampir semua progres proyek realestat di DKI Jakarta ikut terpengaruh proses pembangunannya. Khususnya yang menggunakan material atau bahan baku yang berasal dari negara-negara terdampak Corona.
Dikatakan, pengembang kesulitan mendatangkan material dan bahan baku karena negara produsennya juga terdampak. Namun biaya operasional dan bunga pinjaman tetap harus dibayarkan. Ia pun sempat meminta OJK ikut mendukung industri realestat dengan memberikan stimulus. Bentuknya berupa penundaan pembayaran utang pokok dan keringanan bunga sampai dengan Desember 2020. Stimulus itu dapat dapat dievaluasi kembali dengan melihat dampak bisnis yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.
“Kami meminta otoritas berwenang memberikan stimulus. Jika hal ini dibiarkan sangat dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kredit macet atau non performing loan (NPL). Industri realestat itu adalah lokomotif perekonomian nasional, menggerakkan 175 sektor riil ikutannya. Beri kami ruang gerak dulu, sambil menunggu redanya virus ini,” tandasnya.
Sementara itu terkait kebijakan yang selama ini berlaku di DKI Jakarta dan menjadi wewenang dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, akibat lesunya iklim bisnis, Arvin meminta Gubernur DKI Jakarta juga mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah penundaan dan keringanan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran. Dia juga ingin ada penundaan kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Selebihnya, dia berharap pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat dicicil tanpa dikenakan denda.
Akhir pekan lalu, lewat komunikasi via aplikasi pertemuan zoom bersama Deputy Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, REI yang sudah berkorespondensi secara periodik, akhirnya mendapatkan respon. Pengajuan permohonan kebijakan terkait dengan pajak langsung ditanggapi.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Edi Sumantri menjelaskan saat pandemi Covid-19 ini, keterlambatan pembayaran pajak merupakan keniscayaan. Hal ini karena virus corona berdampak besar pada perekonomian, ditambah status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Jakarta menuntut seluruh warga masyarakat Jakarta untuk membatasi aktivitas di luar rumah secara masif.
Maka, Pemprov DKI Jakarta menelurkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19.
“Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan. Di antaranya sanksi yang timbul dari keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya,” jelas Edi, pada Jumat (24/04/2020).
Selain itu, pergub ini diimplementasikan secara otomatis kedalam sistem sehingga wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas insentif.
“Kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan diberikan untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali,” tambahnya.
Namun, periode pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan mengenai pemberlakuan status tanggap darurat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Edi menjelaskan ada lagi kebijakan insentif perpajakan yang kedua, yaitu sesuai Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, memungkinkan diberikannya pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak baik Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).
Kebijakan insentif berikutnya yang diberikan adalah adalah Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan PBB-P2 Untuk Tahun 2020. Dalam kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong wajib pajak orang pribadi atau badan tetap membayar PBB-P2 tahun 2020. Oleh sebab itu, Pemprov DKI memutuskan pemberian insentif perpajakan daerah berupa PBB-P2 tahun 2020 ditetapkan sama dengan tahun 2019 atau tidak ada kenaikan pembayaran PBB-P2. (Artha Tidar)
Sumber : https://www.propertynbank.com/properti-di-ibukota-terancam-kredit-macet-ini-stimulus-pemda-dki-jakarta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=properti-di-ibukota-terancam-kredit-macet-ini-stimulus-pemda-dki-jakarta
http://reidkijakarta.com/berita-properti-di-ibukota-terancam-kredit-macet-ini-stimulus-pemda-dki-jakarta.html
