AB Property

09/04/2016

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan insentif bagi para pengembang yang membangun perumahan dengan pola hunian berimbang dalam mendorong program Satu Juta Rumah. Selain itu, mempermudah perizinan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah bersubsidi di daerah. "Pemerintah ingin agar peraturan terkait pola hunian berimbang ini bisa dilaksanakan secara mudah oleh pengembang. Untuk itu, kami akan memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi pengembang yang mampu melaksanakan peraturan pola hunian berimbang tersebut," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, di Aula Perum Perumnas, Jakarta, Kamis (7/4/2016). [ 316 more words. ]

http://www.ineed.web.id/2016/04/bangun-rumah-subsidi-pengembang-akan-dapat-insentif/

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan insentif bagi para pengembang yang membangun perumahan dengan pola hunian berimbang dalam mendorong program Satu Juta Rumah. Selain itu, mempermudah perizinan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah…

08/04/2016

Lembaga konsultan properti, Jones Lang LaSalle (JLL) mencatat, terjadi penurunan tipis harga sewa perkantoran di kawasan pusat bisnis atau Central Business District (CBD) di Jakarta. Penurunan harga sewa terjadi karena suplai kantor baru yang meningkat masih lebih besar ketimbang permintaan baru. James Taylor, Head of Research JLL menuturkan, dengan kelebihan pasokan ruang kantor, tingkat okupansi perkantoran grade A sebesar 76%, … [ 154 more words. ]

http://www.ineed.web.id/2016/04/banyak-gedung-perkantoran-baru-harga-sewa-kantor-di-jakarta-turun/

Lembaga konsultan properti, Jones Lang LaSalle (JLL) mencatat, terjadi penurunan tipis harga sewa perkantoran di kawasan pusat bisnis atau Central Business District (CBD) di Jakarta. Penurunan harga sewa terjadi karena suplai kantor baru yang meningkat masih lebih besar ketimbang permintaan baru. Ja…

08/04/2016

Pasca pembangunan serentak yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun lalu, istilah Rumah Susun (Rusun) semakin akrab di telinga rakyat Indonesia. Kini Rusun lebih dikenal dengan dua istilah, Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) dan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana masalah kepemilikan dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). SHMSRS mencakup beberapa jenis bangunan seperti perkantoran strata title, kios komersial non pemerintah atau bangunan residensial seperti apartemen, kondominium, flat, dan rumah susun. [ 218 more words. ]

http://www.ineed.web.id/2016/04/mengenal-sertifikat-hak-milik-atas-satuan-rumah-susun-shmsrs/

Pasca pembangunan serentak yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun lalu, istilah Rumah Susun (Rusun) semakin akrab di telinga rakyat Indonesia. Kini Rusun lebih dikenal dengan dua istilah, Rusunami (Rumah Susun …

08/04/2016

Tips Mengurus Pemecahan Sertifikat Tanah

http://www.ineed.web.id/2016/04/tips-mengurus-pemecahan-sertifikat-tanah/

Ada kalanya pemilik tanah tidak mau menjual keseluruhan bidang tanah yang tercantum dalam sertifikatnya. Pemilik berhak menjual hanya sebagian jika itu yang diinginkannya. Jika Anda ingin membeli sebagian dari tanah …

22/05/2015

BI sedang mengkaji revisi aturan LTV untuk KPR dan KKB. Revisi aturan ini diperkirakan bisa membuat harga rumah dan tanah naik.

22/05/2015

Revisi aturan LTV oleh BI bisa membuat permintaan KPR tinggi. Penjualan rumah di atas Rp 1 miliar juga diprediksi akan ramai.

22/05/2015

Konsumsi masyarakat Indonesia turun, terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di kuartal I-2015. Harus ada rangsangan konsumsi.

11/05/2015

05/05/2015

Real Estate Indonesia (REI) mencatat, adanya penurunan penjualan properti periode Januari-Maret, atau kuartal I-2015 turun hingga 50%.

05/05/2015

Sejumlah pengembang mulai merasakan peningkatan permintaan hunian baru sejak program uang muka KPR hanya 1% diluncurkan pada 1 Maret 2015.

05/05/2015

Program KPR subsidi dengan uang muka (DP) 1% menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).