26/11/2025
TRIBUNNEWS.COM – Komitmen untuk mempercepat pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan memastikan kesiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 kembali ditegaskan.
Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (25/11/2025).
Rapat tersebut membahas capaian pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), monitoring kelanjutan konstruksi, serta kesiapan kelembagaan dalam proses transisi IKN menuju pusat pemerintahan politik Indonesia.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja, pemerintah menetapkan target pemindahan ASN ke Nusantara sebanyak 4.100 orang hingga tahun 2028.
Untuk mengawal target tersebut, Komisi II dan Otorita IKN menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Selain aspek infrastruktur, agenda rapat juga menyoroti persiapan IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus).
Berbagai langkah tengah dipersiapkan, mulai dari penyusunan regulasi kelembagaan hingga langkah teknis operasional.
Dari sisi regulasi, Otorita IKN mempersiapkan Peraturan Presiden terkait pembagian wilayah, struktur organisasi, pengelolaan aset dan keuangan. Sedangkan persiapan teknis mencakup penegasan batas wilayah, kerja sama pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.
Pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Atas Tanah juga menjadi perhatian. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan sekaligus meluruskan isu yang beredar.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan optimisme yang sama.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan bahwa pemindahan IKN adalah perubahan sistemik.
Otorita IKN berharap rapat ini semakin memperkuat koordinasi dan dukungan lintas lembaga agar pembangunan Nusantara berjalan sesuai target, menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, serta membuka peluang kemajuan ekonomi nasional melalui pusat pemerintahan baru.
