25/02/2026
Eksploitasi alam di Papua terjadi secara besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir. Hutan yang dulu lebat dan menjadi sumber kehidupan masyarakat perlahan dibuka untuk berbagai kepentingan pembangunan dan industri. Kawasan hutan dibabat untuk perkebunan sawit, pertambangan emas dan nikel, pembukaan lahan pertanian skala besar, serta proyek-proyek energi dan infrastruktur.
Bagi masyarakat adat Papua, alam bukan sekadar tanah atau pohon. Hutan adalah “dompet” kehidupan. Dari hutan mereka mendapatkan makanan seperti sagu, umbi-umbian, dan hasil buruan. Dari sungai mereka memperoleh ikan. Dari tanah mereka menanam dan berkebun. Hutan juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan identitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.
Namun dalam kenyataan, ketika hutan dibuka untuk kepentingan negara dan investasi, masyarakat lokal sering kali justru kesulitan mencari nafkah. Tanah adat berkurang, sumber air tercemar, satwa menghilang, dan ruang hidup menyempit. Perubahan ini membuat sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian tradisional dan harus bergantung pada pekerjaan yang tidak selalu tersedia atau tidak sesuai dengan keterampilan mereka.
Perkebunan sawit menggantikan hutan alami dengan tanaman tunggal. Pertambangan emas dan nikel mengubah bentang alam serta berpotensi merusak sungai. Eksplorasi minyak dan proyek besar lainnya membawa dampak sosial dan lingkungan yang kompleks. Di satu sisi ada alasan pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain ada kenyataan masyarakat adat yang merasakan langsung dampak hilangnya hutan.
Isu ini menjadi perdebatan penting antara kebutuhan pembangunan negara dan perlindungan hak serta kesejahteraan masyarakat adat. Banyak pihak mendorong agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, serta menghormati hak tanah adat. Tanpa keseimbangan tersebut, eksploitasi alam berisiko meninggalkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang berkepanjangan.
🥲🥲🥲
🇮🇩
❤️
