15/10/2026
Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, Wabup Alif Minta Desa Lebih Kreatif Kelola Potensi, Aset dan BUMDes
GRESIKNEWSdotID - Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong penguatan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kemandirian desa serta kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut diperkuat melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin, 12 Oktober 2026.
Workshop tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Panitia Workshop yang juga Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sigit Sulistiyo Hadi, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
“Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” kata Sigit Sulistiyo Hadi, dalam rilis Diskominfo Gresik.
Ia menjelaskan, peserta workshop terdiri atas para camat, kepala desa dan/atau perangkat pemerintah desa, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta jajaran perangkat daerah terkait. Di antaranya Inspektorat, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag).